Bangunan Perumahan baru yang jadi sasaran target dikenakan PBB

Lamongan – Kisruh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Lamongan dan mendapat banyak reaksi protes dari sejumlah elemen masyarakat, memaksa pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan penyesuaian perhitungan atas nilai bangunan dari komponen PBB.

Rencananya Verivikasi faktual terhadap obyek pajak dan wajib pajak bakal dilaksanakan hingga tanggal 31 Juli 2018. Sehingga pemumgutan PBB untuk sementara ditunda hingga verivikasi selesai dilaksanakan.

“Kami memaklumi jika ada warga yang keberatan, akibat kekurangakuratan data hasil verifikasi. Beberapa hari ini tim Pemkab Lamongan yang melibatkan hingga aparat di pemerintahan desa sudah melakukan pendataan faktual,” ujar Kepala Bapenda Hery Pranoto. Selasa,(24/4)

Menurut Kepala Bapenda, Hery Pranoto, Di Lamongan, nilai bangunan ini belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 1994. Sehingga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk bangunan saat ini masih menggunakan perhitungan lama . Sementara untuk obyek tanah tidak ada penyesuaian, masih menggunakan survey tahun 2006, atau sudah berlangsung selama 12 tahun lamanya.

“Kenaikan PBB pada tahun 2018 ini didasarkan oleh penyesuaian komponen NJOP. Jika data sebelumnya masih memakai data dari Kantor  Pelayanan Pajak Pratama tahun 1994. Pada tahun ini kita sudah menggunakan data terbaru, hasil survey tahun 2017,” terang Hery Pranoto.

Karena sudah tidak berubah selama 25 tahun, maka bisa dimaklumi jika sejumlah banyak masyarakat merasa cukup terkejut dengan kenaikan nilai PBB mereka. Dia memaklumi jika ada warga yang berkeberatan dengan kenaikan PBB. Karena itu Bapenda membuka pintu lebar-lebar untuk melakukan klarifikasi. (sf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here