Salah satu bentuk kecelakaan kerja yang harus mendapat jaminan BPJS ketenagakerjaan
Salah satu bentuk kecelakaan kerja yang harus mendapat jaminan BPJS ketenagakerjaan

LAMONGAN (PASMEDIA) – Adanya Surat Kuasa Khusus (SKK) yang di layangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan terhadap adanya 13 Perusahaan yang tidak mengkaver karyawannya dalam asuransi ketenagakerjaan, mendapatkan tanggapan positif dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab. Lamongan, agar perusahaan tidak lagi mengesampingkan aturan.

Organiser SPN Kab. Lamongan Ari Hidayat, mengindikasikan banyak kasus kecurangan yang dilakukan perusahaan di lamongan dengan tidak membayar iuran ketenagakerjaan, padahal itu sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya.

Untuk itu, dengan adanya SKK dari BPJS ketenagakerjaan kepada Kejaksaan, Ari berharap ada tindakan tegas dari pihak yang berwenang, karena dampaknya sangat merugikan bagi pekerja atau karyawan.

“BPJS bisa menggandeng Kejaksaan, supaya Kejaksaan menindak tegas hal ini. Agar hak pekerja tentang jaminan keselamatan kerja dapat terjamin,’ kata Ari, Senin (21/08)

Ari menambahkan, jika iuran kerja tidak dibayarkan perusahaan, maka jaminan keselamatan kerja  dapat terhambat. Juga Jaminan Hari Tua (JHT) yang menjadi hak pekerja dapat tidak sesuai.

Bahkan saat ini SPN juga sedang mendalami adanya dugaaan ketidaksesuaian data wajib lapor perusahaan yang ada di Lamongan dengan jumlah pekerja yang di ikutkan dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan,’terang Ari.

“ Sebab kita temukan beberapa perusahaan besar di Lamongan yang karyawan produksinya tidak menjadi peserta BPJS,” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, SPN Lamongan berencana koordinasi dengan BPJS, Dinas Tenagakerja, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan koordinasi adanya indikasi atau temuan ketidaksesuaian data wajib lapor yang dikirim perusahaan dengan jumlah pekerja sesungguhnya.

Sebelumnya, 13 perusahaan dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Lamongan dengan memberikan SKK kepada Kejaksaan, karena pihak BPJS ketenagakerjaan Lamongan sudah mengirimkan surat peringatan (SP) berkali-kali kepada perusahaan tersebut namun tidak di indahkan. Kepala Seksi Perdata dan Tata Negara (Kasi Datun) Kejari Lamongan, Syaiful Anam membenarkan mendapat surat kuasa khusus (SKK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terhadap 13 perusahaan di Lamongan (19/08)

Dari ke-13 perusahaan tersebut, sebanyak Lima perusahaan di antaranya menunggak iuran ketenagakerjaan. Dan delapan perusahaan wajib, namun belum mengkaver karyawannya asuransi ketenagakerjaan. (Izus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here